Hasil simulasi Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LDFEUI) menyatakan bahwa rata-rata pengeluaran rumah tangga perokok per bulan untuk membeli rokok tahun 2005 adalah Rp 113.089. Jumlah rumah tangga yang memiliki pengeluaran rokok adalah 37.460.582, sehingga pengeluaran untuk membeli rokok secara nasional tahun 2005 mencapai 37.460.582×113. 089×12 = Rp 50.48 triliun. Hal ini berarti bila dilakukan hitung-hitungan jumlah BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang diberikan untuk kelaurga miskin masih dibawah dari keperluan konsumsi membeli rokok.
Rata-rata belanja rumah tangga miskin untuk rokok sebesar 12,43 persen dari total pengeluaran atau setara dengan 15 kali untuk membeli daging, 8 kali untuk pengeluaran pendidikan, 6 kali untuk kesehatan. Pengeluaran perokok miskin untuk rokok 12,6 persen lebih tinggi dibandingkan rumah tangga perokok kaya yang hanya 8,3 persen.
Ditinjau dari sudut apapun rokok lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaat. Memang di satu sisi industri rokok bukan saja tambang pendapatan pemerintah menggiurkan, tapi juga menyerap jutaan tenaga kerja, mulai karyawan, distributor, agen/sales bahkan petani cengkih dan tembakau. Bahkan industri rokok mampu menjadi penyandang dana kegiatan yang semestinya antirokok seperti even olahraga, pentas kreativitas siswa, dan beasiswa. Dan dari rokok terlahirkan orang-orang terkaya di Indonesia dan Asia.
Misalnya Budi Hartono (pemilik Djarum) sebagai orang terkaya kedua di Indonesia setelah Aburizal Bakrie. Lainnya, Putera Sampoerna (Sampoerna Capital) di urutan kelima dan disusul (Alm) Rachman Halim (Gudang Garam) posisi enam sebagai orang terkaya Indonesia. Namun kalau melihat dampaknya terhadap kehidupan masyarakat miskin yang bodoh, yang membelanjakan hasil jerih payahnya untuk membeli rokok, bukan untuk belanja keperluan yang lebih bermanfaat, pemerintah seharusnya tidak bersifat ambivalent, mendua, alias tidak puguh.
Pinwie's Weblog 